Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Kresno/nr

PARLEMENTARIA, JAKARTA - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti tentang konversi lahan pertanian yang turut berperan terhadap penurunan produksi beras. Ia meminta Pemerintah untuk lebih tegas agar lahan sawah produktif tidak lagi dikonservasi. Karena hal tersebut berdampak pada ketidakstabilan kebutuhan beras dalam negeri. 

“Ketegasan Pemerintah akan berpengaruh terhadap produktivitas hasil pertanian kita. Kita tidak ingin lahan yang seharusnya memproduksi beras sebagai bahan utama pangan masyarakat Indonesia justru lebih diprioritaskan untuk ‘menanam’ beton demi keuntungan segelintir pihak,” ungkap Puan kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (13/11/2023).

Pemerintah lebih memilih impor beras sebagai solusi kebutuhan beras. Padahal, impor adalah solusi jangka pendek. Sehingga, butuh penegasan agar tidak terjadi betonisasi di lahan produktif.

Dia menegaskan bahwa lahan pertanian bukan untuk 'menanam' beton. Lantas puan menyinggung langkah impor beras yang dilakukan Pemerintah guna memenuhi stok cadangan beras. Dia pun mengingatkan langkah tersebut merupakan solusi jangka pendek.

“Kebijakan impor beras yang terpaksa dilakukan itu tidak boleh dijadikan pegangan sebagai jawaban dari permasalahan beras. Harus ada solusi yang komprehensif,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Seperti diketahui, Pemerintah secara total telah mengeluarkan penugasan impor sebanyak 3,5 juta ton selama 2023. Jumlah tersebut terdiri dari penugasan 2 juta ton di awal tahun dan 1,5 juta ton akhir 2023. Berdasarkan informasi terakhir, realisasi impor 1,5 juta ton akhir tahun baru mencapai kontrak sebesar 1 juta ton. Kemudian penugasan impor tahun 2024, disebut mencapai 2 juta ton. (ssb/rdn)